Mubar – Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Dr Bahri terus memantau progres pekerjaan fisik pada program perubahan anggaran tahun 2022. Ia mengaku, dirinya setiap saat turun lapangan untuk memastikan pekerjaan fisik tetap berjalan dan selesai tepat waktu.
Ada beberapa pekerjaan yang telah dikunjungi termasuk pematangan lahan kantor Bumi Praja Laworoku, peningkatan jalan lingkar Wamelai termasuk pembangunan gedung pemadam kebakaran di Kecamatan Lawa.
“Makanya saya ini, kecuali diperintah pak presiden atau menteri baru saya ke Jakarta. Saya tetap di Mubar sampai tahun baru ini untuk memastikan pekerjaan kita selesai tepat waktu,” katanya saat memantau pembangunan kantor Pemadam kebakaran di Kecamatan Lawa, Sabtu 10 Desember 2022.
Bahri juga mengaku bahwa intervensi pemerintah dalam mendorong progres pekerjaan fisik di Mubar sangat efektif. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan di Lantaito. Awalnya ada kendala, namun setelah kita intervensi, pekerjaan tersebut bisa berjalan lancar.
“Alhamdulillah, contoh jalan Lantaito, kemarin ada sedikit masalah, ada keterlambatan. Setelah kita intervensi sekarang sudah mulai pengaspalan,” katanya.
Bahri juga tak menampik, dalam pekerjaan fisik pada program perubahan ini banyak kendala yang ditemukan. Salah satunya adalah faktor cuaca. Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menuntaskan pekerjaan.
“Memang secara umum di Indonesia, emang kalau bulan Desember itu curah hujan tinggi. Tapi dengan situasi ini banyak cara yang akan dilakukan seperti memaksimalkan atau menambah tenaga kerja,” katanya.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri ini menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kunjungan lapangan selama ini, pihaknya tetap optimis, pekerjaan fisik di APBD perubahan bisa tuntas sebelum akhir tahun.
“Ini kita lakukan untuk menindaklanjuti agar realisasi anggaran kita tinggi di akhir tahun 2022,” ujarnya.
Namun terlepas dari itu, alumni IPDN 07 ini juga menekankan kepada seluruh kepala OPD untuk untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan. Dari monev tersebut, Kepala OPD wajib menyusun laporan tertulis.
“Laporan sistematik kepada saya, pagu yang dikelola berapa, realisasinya berapa dan apa permasalahannya, baik fisik maupun non fisik, kemudian solusi tindak lanjut seperti apa,” pungkasnya.
