Muna Barat – Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang juga Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Endang Abbas, resmi melantik Yosi Rena Bahri sebagai Pj Ketua TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Muna Barat (Mubar) yang digelar di Laworo, Muna Barat, Sabtu (11/6/2022).
Proses pelantikan tersebut turut dihadiri Pj Bupati Mubar Dr. Bahri, S.STP, M.Si, Sekda Mubar L.M Husein Tali, Staf Ahli, Asisten, para Kepala OPD, Kapolsek, Danramil, Camat, Kades dan Lurah se Kabupaten Mubar, serta seluruh kader PKK.
Kemudian, pelantikan selanjutnya yaitu Ketua Harian Dekranasda Provinsi Sultra Dr Hj Nur Endang Abbas melantik Yosi Rena Bahri sebagai Pj Ketua Dekranasda Kabupaten Mubar.
Mantan Sekda Provinsi Sultra ini menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK dan Hasil Rakernas terakhir tentang Kelembagaan yang antara lain mengatur pengangkatan Ketua TP PKK di setiap jenjang dijabat secara fungsional oleh istri Kepala Daerah. Demikian juga jabatan Ketua Dekranasda, dalam pasal 22 Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Dekranasda, disebutkan bahwa Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota adalah istri Bupati/Wali Kota.
Pada kesempatan itu, Nur Endang Abbas menyampaikan ucapan selamat kepada Yosi Rena Bahri yang baru saja dilantik. Ia pun mengingatkan, bahwa PKK dan Dekranasda merupakan mitra pemerintah yang harus turut mendukung dan menyukseskan berbagai program pemerintah.
Menurutnya, seluruh program kegiatan TP PKK harus diselaraskan dengan program-program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Sepuluh Program Pokok PKK pada hakekatnya juga harus selaras dengan program-program pemerintah dan pemerintah daerah,” tukasnya.
Endang menyampaikan sesuai kodevikasi dana anggaran, telah melekat pada instansi terkait, tidak terkait pada PMD dan hanya satu OPD saja, tetapi melekat pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Ia juga menekankan peran PKK tidak bisa diabaikan, dari sisi organisasi kelembagaan hanya PKK yang mempunyai keluarga dari pusat sampai desa, dan karirnya tersebar luas dan sangat kuat dalam mengahadapi situasi lapangan.
“Tanpa gaji tanpa honor, tanpa motor, TP PKK masuk keluar ke dusun-dusun untuk melihat berbagai kondisi yang ada,” ucapnya.
Kemudian TP PKK semua berbasis aplikasi, sehingga untuk laporan TP PKK akan dikirim melalui aplikasi, inti dari pekerjaan TP PKK ialah kolaborasi bersama instansi, stakeholder dan juga bersama organisasi perempuan dan organisasi yang ada di daerah ini,
Sehingga harapan ke depan dengan asas peran PKK ini dapat dirasakan oleh semua organisasi perempuan maupun masyarakat.
Endang Optimis, kehadiran jajaran pemerintah dan pimpinan DPRD pada pelantikan Ketua PKK dan Dekranasda Mubar, mengisyaratkan seluruh kegiatan PKK dan Dekranasda di Kabupaten Mubar akan mendapat dukungan penuh dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Endang kemudian membeberkan beberapa program penting pemerintah yang memerlukan dukungan dan peran serta aktif dari PKK, yaitu penanganan Covid-19 dan stunting. Sementara Dekranasda fokus pada pengembangan tenunan khas daerah, mulai dari produksi hingga pemasarannya.
Di akhir sambutannya, Endang berharap Yosi Rena Bahri dalam mengemban amanah sebagai Ketua TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Mubar dapat bekerja dengan penuh semangat dan kemauan untuk terus mau belajar.
“Senantiasalah bekerja dengan semangat tanpa pamrih. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan menimba ilmu, karena perkembangan ilmu dan teknologi di zaman digital ini menuntut kita untuk selalu menyesuaikannya,” harapnya.
Di tempat yang sama, Pj Bupati Mubar Dr. Bahri, S.STP, M.Si mengaku Pemkab Mubar akan mendukung sepenuhnya program-program PKK dan Dekranasda.
“Kita harus berkolaborasi dan bersinergi dengan PKK, utamanya dalam rangka peningkatan ekonomi di Kabupaten Muna Barat,” tandasnya.
Menurut Bahri, PKK dan Dekranasda merupakan mitra pemerintah daerah dan salah satu pilar dalam mendongkrak perekonomian, khususnya para pengrajin tenun maupun kerajinan lokal lainnya.
“Olehnya itu, semua OPD terkait untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan PKK dan Dekranasda. Ini instruksi dari saya, utamanya Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, termasuk Dinas Perikanan,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan Bahri, Pemkab akan mengalokasikan anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di APBD 2023.
Bahri mengatakan TP PKK tidak keluar dari regulasi yang mengaturnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, serta ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang pelaksanaan peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2017.
Di mana pasal 1 disebutkan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disebut gerakan PKK itu ada dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
Selanjutnya dalam pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui TP PKK.
Gerakan PKK ini dilakukan dengan seluruh program 10 pokok budaya kesejahteraan keluarga, meliputi, penghayatan atau pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.
“Di mana peran kita pemerintah daerah itu wajib mendukung kegiatan PKK, maka untuk pendanaan PKK ini salah satu sumbernya dari APBD,” tuturnya, Sabtu (11/6/2022).
