SULTRALIVE.COM, SLEMAN — Dalam rangka mengakselerasi peningkatan kapasitas pengawasan internal dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel, jajaran Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melakukan kegiatan bench-marking (kaji tiru) ke Inspektorat Daerah Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Ichsan Porosi, didampingi oleh Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Narlian, serta anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Nadira dan Sabrillah Taridala, beserta jajaran pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat.
Delegasi Konawe Selatan disambut hangat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman bersama Inspektur Daerah Kabupaten Sleman, Asisten Administrasi Umum (Asisten 3), dan jajaran pejabat struktural maupun fungsional Inspektorat Kabupaten Sleman.
Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Ichsan Porosi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan langkah proaktif dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif Konawe Selatan untuk mengadopsi praktik-praktik baik (best practices) yang telah sukses diterapkan oleh Kabupaten Sleman.
“Kami hadir di Kabupaten Sleman bersama Inspektur Daerah dan pimpinan serta anggota DPRD Konawe Selatan untuk belajar secara langsung mengenai tata kelola pengawasan, manajemen risiko, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sleman telah terbukti menjadi salah satu rujukan nasional dalam efektivitas pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi,” ujar Ichsan Porosi.
Hal senada disampaikan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Narlian. Ia menekankan pentingnya adopsi pola kerja APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kabupaten Sleman guna mendongkrak capaian kinerja pengawasan di Konawe Selatan.
“Dari hasil kaji tiru ini, kami mencatat beberapa indikator impresif Kabupaten Sleman, seperti nilai SPIP di angka 3,4 dan persentase tindak lanjut rekomendasi BPK yang telah mencapai 92%. Sementara Konawe Selatan saat ini berada di angka 82%. Target kami jelas, yaitu menduplikasi pola pengawalan dan percepatan tindak lanjut tersebut agar penyelesaian temuan di daerah kami dapat jauh lebih optimal dan minim hambatan,” ungkap Narlian.
Dukungan penuh juga disuarakan oleh unsur legislatif yang turut hadir dalam delegasi. Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Sabrillah Taridala, menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara eksekutif dan legislatif.
“Melalui kunjungan ini, kami melihat pentingnya instrumen standar seperti kamus pokok-pokok pikiran (pokir) yang selaras dengan RPD dan RKPD sebelum penandatanganan pokir DPRD. Ini adalah langkah preventif yang sangat baik untuk mencegah ketidaksesuaian program sejak tahap perencanaan awal,” tuturnya.
Berdasarkan hasil diskusi intensif dan pertukaran data selama kegiatan bench-marking, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan merumuskan enam poin strategi utama untuk segera diintegrasikan dalam tata kelola pemerintahan daerah:
Mempelajari efektivitas kerja APIP Sleman untuk mengejar ketertinggalan target nilai SPIP dan mendongkrak penyelesaian tindak lanjut temuan BPK hingga melampaui 90%.
Mengadopsi kebijakan penataan aset melalui pelaksanaan sensus aset rutin setiap 5 tahun sekali guna menjamin tertib administrasi Barang Milik Daerah (BMD).
Mengoptimalkan peran Bagian Organisasi Setda dalam mengelola fungsi manajerial SPIP, sementara Inspektorat murni fokus pada fungsi quality assurance dan pembagian asesor di tiap Perangkat Daerah (OPD).
Mendorong pemanfaatan sistem pengawasan elektronik (e-audit / SPTL) di mana setiap OPD melakukan pengunggahan mandiri dokumen tindak lanjut LHP yang terintegrasi dengan pemutakhiran data rutin triwulanan.
Mengintegrasikan evaluasi kinerja ASN (SKP, realisasi kegiatan APBD, dan manajerial) dengan instrumen pemotongan TPP apabila capaian kinerja berada di bawah ambang batas (85% untuk triwulan I–III dan 90% pada triwulan IV).
Menerapkan instrumen kamus pokir yang terstandarisasi selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah demi akuntabilitas fiskal yang lebih baik.
Melalui kegiatan bench-marking ini, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Tidak ada Respon